Presiden Jokowi mengumumkan dirinya akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin corona sebelum diberikan ke masyarakat. Jokowi ingin membuktikan vaksin yang disediakan pemerintah aman dan berkhasiat.
"Saya ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali," ucap Jokowi dalam jumpa pers virtual, Rabu (16/12/2020) lalu.
Tidak ada alasan masyarakat tidak mendapatkan atau meragukan keamanan vaksinPresiden Joko Widodo
Jokowi Disuntik 13 Januari
Pernyataan Jokowi pun diamini Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin. Vaksinasi perdana yang disuntikkan ke Jokowi akan dilakukan pada Rabu, 13 Januari 2021.
"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1), di Jakarta, oleh Bapak Presiden," kata Budi, Selasa (5/1).
"Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan," jelasnya.
Jokowi Disuntik Pakai Vaksin Sinovac
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, memastikan Jokowi bakal disuntik vaksin Sinovac. Meski, vaksin asal China ini masih dalam tahap menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM.
Teknis penyuntikan masih akan dibahas pada Jumat (8/1) oleh Istana. Termasuk siapa yang bakal ikut disuntik setelah Jokowi.
"Hari Jumat kita bahas siapa saja dari perwakilan masyarakat, TNI," ujar Heru.
Penyuntikan disiarkan secara live
Proses penyuntikan disiarkan secara langsung agar bisa disaksikan oleh masyarakat. Heru menyebut, siaran langsung ini bertujuan untuk membuktikan vaksinasi betul-betul aman, sehingga masyarakat percaya dengan program vaksinasi corona.
"Iya, [langsung]. Biar masyarakat bisa lihat langsung, memberikan semangat, bisa dilanjutkan ke daerah-daerah juga ikut. Minimal provinsi, kota-kota besar juga ikut melanjutkan," jelasnya.
Setelah Jokowi, Nakes di Daerah Mulai Vaksinasi 14 Januari
Sehari setelah Jokowi divaksin, Menkes Budi meminta daerah bersiap untuk melaksanakan vaksinasi serentak. Vaksinasi akan ditujukan kepada para tenaga kesehatan sebagai kelompok pertama.
"Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14-15 [Januari], kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi," kata Budi.
"Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi 2 tahap. Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit." ungkapnya.
Ingat, Sinovac Belum Ada Izin Darurat BPOM
Sebanyak 3 juta dosis vaksin Sinovac memang sudah tiba di Indonesia dan didistribusikan ke daerah secara bertahap. Namun, vaksin ini belum mendapat izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari BPOM.
Vaksin harus memiliki tiga syarat utama: aman, jaminan mutu, dan khasiat atau kemanjuran (efficacy). Sejauh ini, Sinovac baru dinyatakan aman dan terjamin mutunya lewat hasil uji klinis fase 1 dan 2.
Adapun untuk kemanjurannya, BPOM perlu melihat analisis sementara hasil uji klinis tahap 3 di trimester pertama. Tim riset Sinovac di Bandung, hingga kini, belum menyerahkan laporan interim tersebut ke BPOM.
BPOM mengaku masih terus mengawal proses penyediaan vaksin Sinovac. Diperkirakan laporan tersebut akan diserahkan awal Januari 2021.
"Saat ini, Badan POM masih menunggu penyelesaian analisis data uji klinik fase 3 untuk mengkonfirmasi khasiat/efikasi vaksin CoronaVac. Data-data tersebut diperlukan dalam rangka penerbitan Persetujuan Penggunaan Darurat/Emergency Use Authorization (EUA)," ungkap Kepala BPOM RI, Penny Lukito.
Satgas Pastikan Jokowi Disuntik Ketika Sinovac Sudah Dapat EUA
Juru bicara Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, menegaskan vaksin yang diberikan ke Jokowi tetap harus memiliki izin EUA dari BPOM.
"Penyuntikan vaksin di Indonesia dijalankan ketika EUA vaksin tersebut dikeluarkan oleh BPOM dan berdasarkan data scientific. Bapak Presiden juga akan menerima vaksin jika vaksin sudah dapat EUA dari BPOM," kata Wiku.
"Kami harap komitmen ini bisa secepatnya dilaksanakan agar masyarakat luas juga bisa menerima vaksin COVID-19," sambungnya.
Wiku menegaskan, BPOM telah mengawasi dan mengevaluasi pengadaan vaksin secara berkala dari mulai tahapan preklinik sampai uji klinik fase 1 hingga 3. Pemerintah akan memastikan keamanan, mutu dan khasiat vaksin yang diberikan ke masyarakat.
"Intinya, upaya distribusi yang dilakukan ini untuk menjamin ketersediaan vaksin yang merata dengan prosedur kehati-hatian dengan memanfaatkan waktu yang telah ada," kata Wiku.
BPOM Jangan Buru-buru terbitkan EUA, harus independen
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi langkah Jokowi yang ingin menunjukkan vaksin aman untuk masyarakat. Meski demikian, Saleh mendesak Menkes Budi untuk berkoordinasi dengan BPOM untuk memastikan izin darurat sesuai prosedur.
"Kita tentu berharap agar BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkannya (EUA) hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 [Januari]. Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," ujar Saleh.
Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar darurat belum disetujui. Saleh menegaskan pentingnya peran BPOM dalam menjamin mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat. Semua kepercayaan dan harapan masyarakat tentu kini ada di BPOM, maka independensi lembaga harus terus terjaga.
"Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13 [Januari], lalu izin edarnya (EUA) keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu?," tambah Saleh.
"Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkas politikus PAN itu.
